KEPALA DINAS NAKERTRANS PROPINSI SULAWESI TENGAH MENGUKUHKAN PENGURUS DPW HILLSI SULTENG PERIODE 2019-2024

Penyerahan Bendera Pataka Hillsi dari ketua DPP ke ketua DPW Sulteng

(SuaraEdukasi, 11/11). Bertempat di Aula Kantor Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja kota Palu, berlangsung secara sederhana namun penuh hikmat, pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (DPW HILLSI) Sulawesi Tengah dan Pengurus DPC Kota Palu.

Pelantikan Pengurus DPW Sulteng, dilakukan langsung olah oleh Ketua DPP HILLSI Amir Bakariyan, dan selanjutnya Pelantikan Pengurus DPC Kota Palu, oleh Ketua DPW HILLSI Sulteng, Abd. Salam Makka, yang baru saja dilantik. Guna memperkuat keberadaan Organisasi Nirlaba ini, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang leading sektornya berada pada Dinas Nakertrans Sulteng, mengukuhkan secara Resmi kepengurusan DPW HILLSI Sulawesi Tengah, atas Nama Kepala Dinas Nakertrans yang diwakili oleh salah satu Kepala Bidang dalam lingkungan Dinas Nakertrans. Selanjutnya DPC HILLSI kota Palu dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja kota Palu Setyo Susanto.

Turut hadir dalam pelantikan dan pengukuhan tersebut adalah beberapa Kepala Bidang baik dalam lingkungan Dinas Nakertrans Propinsi, maupun Dinas UKM, Koperasi dan Tenaga kerja, selain itu juga hadir beberapa pimpinan lembaga Pelatihan Kerja se wilayah propinsi Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya, Ketua DPP HILLSI mengajak kepada semua lembaga untuk senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi, sehingga dapat bersaing di era Millenial, karena menurutnya tahun 2020 adalah tahunnya LPK untuk menyahuti program pemerintah, yakni program PRAKERJA. Sementara itu Kadis Nakertrans yang diwakili oleh Kabid BP5 juga meminta partisipasi aktif semua lembaga untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan pengangguran, karena itu diharapkan semua lembaga harus memiliki Nomor Vocational Training Identification Verification Identification Number (VIN), menurutnya Lembaga Pelatihan Kerja yang sudah memiliki VIN menandakan sudah terdaftar secara nasional di Ditjen Binalattas. Selain itu, LPK yang sudah memiliki VIN dapat mengajukan proposal Bantuan Peralatan Pelatihan dari Direktorat Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian Ketenagakerjaan (bj)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *